Selasa, 22 Juli 2008

Masyarakat Belum Bersikap, Atribut Calon Masih Marak

Jelang Pilkada

Sehari menjelang dilaksanakan pilbup, sebagian masyarakat Jombang masih bingung menentukan pilihannya. Bahkan, di kawasan yang dikenal sebagai basis partai politik yang mencalonkan pasangan calon bupati-wakil bupati tertentu, masyarakat tidak otomatis memilih pasangan bersangkutan.
Di daerah Weru, Jombang, yang dikenal sebagai basis PDIP yang mengusung pasangan Suyanto – Widjono (ToNo), sejumlah warga mengaku belum punya pilihan. Ninik (42), warga setempat, malah berencana memilih semua calon saja. ”Semua janjinya sama. Kalau saya mau milih siapa pun, tetap susah begini,” kata Ninik, yang kesehariannya berjualan nasi pecel, Selasa (22/7).
Demikaian juga dengan Ridwan, bahkan ia berani menagatakan akan memilih calon yang memberi uang kepada dirinya. Jika tidak, seperti halnya pada Pilpres 2004, ia baru akan menentukan pilihan begitu ada di dalam bilik suara.
Terlepas dari itu semua, menjelang H-1 digelarnya pilkada, Kabupeten Jombang belum bersih dari atribut calon. Dibeberapa ruas jalan terlihat gambar calon masih menempel. Baik itu calon bupati maupun calon gubernur.
Bahkan, dipagar gedung DPRD Jombang, sedikitnya sepuluh stiker dengan ukuran tidak teralalu besar masih melekat. Sedangkan di seputar pertigaan gang suling, sebuah spanduk cagub masih mentereng alias belum tersentuh oleh operasi pembersihan yang dilakukan oleh Panwas menjelang memasuki hari tenang.
Menaggapi kondisi itu, Ketua Panwas Jombang, Ainaul Mardliyah mengatakan, pihaknya keberatan jika dituduh belum melakukan pembersihan atribut calon. Sebab, menjelang memasuki hari tenang, Panwas, KPU, Satpol PP, Kepolisian, bersama-sama telah melakukan penertiban gambar.
Meski demikian, pihaknya tidak menampik jika masih ada gambar yang tersisa. Hal itu terutama gambar dalam bentuk stiker. Salah satu kendalanya adalah tingkat kesulitan untuk mengambilnya. “Biasanya kalau stiker itu sangat lengket kalau sudah ditempel. Jadi pihak kami kesulitan,” pungkasnya.

Minggu, 20 Juli 2008

Jelang Pilkada, Beras ‘Politik’ Marak

Jelang Pilkada, Beras ‘Politik’ Marak


Pilkada Jombang tinggal dua hari. Dalam masa genting tersebut mulai marak berbagai kecurangan, salah satunya adalah aksi bagi-bagi beras yang dilakukan oleh tim dari pasangan calon.
Kondisi itu diketahui setelah Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kabupaten Jombang menerima laporan adanya aksi bagi-bagi beras ‘politik’ di Kecamatan Ploso, Sabtu (19/7) malam. Bukan hanya itu saja, Panwas juga mencatat kejadian yang sama di Kecamatan Plandaan dan Kabuh beberapa hari sebelumnya.
Meski demikian, Panwas tidak bisa berbuat banyak. Lembaga yang berfungsi mengawasi jalannya pilkada ini hanya mampu mencatat dan menginventarisir sejumlah pelanggaran. Selebihnya, panwas merasa kebingungan.
“Setelah mendapat laporan kami segera turun ke lapangan. Memang benar terjadi pembagian beras yang dilakukan oleh orang-orang dari salah satu pasangan calon. Namun setelah kami tindak lanjuti kekuatan hukumnya sangat lemah,” ungkap Dra. Hj. Ainul Mardiyah, Ketua Panwas Pilkada Jombang tanpa mau mengatakan siapa calon yang di maksud.
Dalam arti, lanjutnya, pelapor pada saat disodori form pengaduan tidak mau menandatangani. Selain itu, pihaknya juga kesulitan mencari saksi dan barang bukti. Praktis, pihak Panwas hanya bisa mencatat pelanggaran tersebut dan memasukkannya dalam lemari arsip alias tanpa ada tindak lanjut.
Bukan hanya itu saja, Panwas juga sudah mengendus adanya praktik money politik menjelang berakhirnya masa kampanye. Namun sayang, lagi-lagi pihaknya harus menyerah dan tidak bisa bertindak.
Selain alasan tidak adanya barang bukti dan saksi, Ainul Mardiyah menyebut, jika sebagaian besar yang melakukan praktik tersebut adalah orang-orang diluar tim sukses calon. Sehingga pihaknya kesulitan untuk mendeteksi.
Disinggung siapa calon yang paling banyak melakukan skenario kotor tersebut, perempuan yang biasa berjilbab ini tak mau berkomentar. Ia hanya mengatakan bahwasanya seluruh pasangaan calon sudah pernah melakukan praktik money politik.
“Yang pasti semua pelanggaran sudah kami catat. Jika setelah pilkada terjadi saling gugat diantara ke tiga calon, kami siap mengeluarkan data-data itu,” pungkasnya. Yusuf